Gubernur Baru, Buruh Jakarta Dapat Subsidi Pangan dan Transportasi!

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meminta badan usaha milik wilayah (BUMD), yaitu PT Transjakarta dan Pasar Jaya, untuk menyerahkan subsidi transportasi dan pangan untuk buruh yang mendapat gaji sebesar upah minimum provinsi (UMP) pada 2018 mendatang.

“Kami akan menyerahkan pelayanan transportasi angkutan jalan yang lebih berkeadilan dengan menyerahkan kartu cuma-cuma Transjakarta untuk pekerja dengan angka gaji UMP, ini bakal berlaku mulai 1 Januari,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta.

Senada, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, guna menindaklanjuti penetapan UMP yang tidak cocok dengan ke bu tuh an buruh, pihaknya telah menyerahkan tugas untuk PT Transportasi Jakarta dan Pasar Jaya menyiapkan keperluan subsidi buruh supaya da pat berlaku pada 1 Januari 2018.

“Perusahaan-perusahaan supaya berinisiatif meregistrasi kan karyawannya dalam kelompok UMP. Jadi, BUMD akan mengekor pola perusahaan-per usa - haan yang menyerahkan gaji. Mereka jemput bola. Di reksi bakal menyiapkan se muanya, tergolong sistemnya ke depan,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Sandiaga menjelaskan, buruh yang mendapat subsidi UMP tersebut tentunya yang mempunyai identitas KTP DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan dari dia, dengan teknik seperti itu, DKI mendapat  data-data warganya yang menemukan subsidi. Bagi mendukung kepandaian ini, pihaknya sudah melibatkan pekerja di smart city . Dia menyatakan program itu ialah program lama yang telah berkembang, namun be - lum optimal.

Readership akan dinaikkan di atas 500.000, salah satunya bermitra dengan semua perusahaan supaya mem berikan peluang pekerja buruhnya memakai Transjakarta. “PD Pasar Jaya pun punya program Jak Grosir. Itu bagus sekali namun belum optimal. Jadi dengan pekerjaan ini diinginkan mampu meringankan beban masyarakat,” pungkasnya.

PT Transjakarta sendiri telah menggagas subsidi Rp3,2 triliun pada 2018. Me - nurutnya, angka itu sudah merangkum pekerja dengan pendapatan UMP dan semua pelanggan Transjakarta. Pada tahun ini, PT Transjakarta yang pun mempunyai 14 kelompok penumpang bersubsidi cuma-cuma telah diserahkan subsidi sebesar Rp2,8 triliun. Na mun, dalam perkiraan perubahan, Direktur Budi Kaliwono mengembalikannya selama Rp1 triliun. “Jumlah buruh berpenghasilan UMP yang digariskan pada 2018 masih dalam pendataan,” kata Humas PT Transjakarta Wibowo.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko membetulkan adanya pengembalian subsidi sebesar Rp1,1 triliun pada penyusunan perkiraan perubahan 2017. Hal tersebut dampak tidak terpenuhinya target penumpang serta tidak tercapainya standar pelayanan mak simal (SPM). Direktur Institut Studi Transportasi (Instrans) Dhar ma ningtyas menuliskan pemerintah tidak boleh terfokus ke - pada pemberian subsidi tanpa dapat meningkatkan pelayanan.

Pasalnya, pemberian subsidi angkutan umum akan sia-sia lantaran masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi. “Untuk apa digratiskan namun terjebak dalam kemacetan dan jam tunggunya juga lama. DKI mesti penilaian manajemen PT Transjakarta,” ungkapnya.