SBY Berharap Pemerintah Segera Revisi UU Ormas!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Undang-undang Ormas hasil pengabsahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Ormas segera Di Revisi. Hal ini menyusul telah diamini Perppu Ormas menjadi Undang-Undang oleh DPR.

"Saya bercita-cita revisi Perppu Ormas segera dilakukan, sampai-sampai kita punya UU Ormas yang tepat, baik guna negara serta baik guna rakyat," ujar SBY dalam cuitan di akun Twitter-nya pada Kamis (26/10).

SBY pulang menegaskan sikap fraksi Partai Demokrat yang menerima Perppu Ormas diabsahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR Selasa (24/10) lalu, tetapi dengan catatan. Yakni supaya segera dilaksanakan revisi segera sesudah Perppu Ormas tersebut diabsahkan menjadi UU.

Berdasarkan keterangan dari Presiden Keenam RI itu substansi dalam Perppu Ormas tersebut ada yang telah tepat. Namun demikian masih terdapat yang tidak cocok dengan motivasi konstitusi Indoenesia. "Namun terdapat yang tidak tepat, tidak adil dan tidak cocok dengan jiwa dan motivasi konstitusi kita. Sikap Fraksi Partai Demokrat tegas dan jelas. Menerima Perppu Ormas bila dilaksanakan revisi dan menolak andai pemerintah tak kerjakan revisi," katanya.

SBY pun mengungkap urusan ini pun sesuai dengan hasil pertemuam F-PF dengan Pemerintah yang dalam urusan ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika juga, Pemerintah mau lakukan revisi.  Karena tersebut menurutnya, F-PD sudah berinisiatif dengan hal revisi ormas tersebut. "F-PD menyiapkan gagasan revisi UU Ormas," ujar SBY.

SBY melanjutkan, poin yang disalin F-PD, bahwa Ormas tidak boleh dirasakan sebagai ancaman, namun menjadi partner negara dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara yang baik. Namun tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. "Namun, sebagaimana organisasi atau lembaga lain, Ormas mesti taati aturan yg diputuskan negara. Inilah motivasi demokrasi dan rule of law," ujar SBY.